videos
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengeluhkan kepatuhan pajak (tax compliance)…
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Pandjaitan, menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, yang telah meraih kritik dari World Bank. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah meluncurkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) yang mulai diterapkan sejak 1 Januari 2025. Menurut World Bank, jika program ini efektif, Indonesia berpotensi meningkatkan penerimaan pajak hingga 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp 1.500 triliun. Luhut menyatakan bahwa dengan asumsi optimal, pemerintah berharap dapat mengumpulkan di antara Rp 1.200-1.500 triliun secara bertahap. Penggunaan hasil pajak ini juga telah diperintahkan oleh Presiden untuk dialokasikan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), guna mendorong daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Luhut menyampaikan informasi ini dalam konferensi pers di Kantor DEN pada 9 Januari.
iyantriana
January 9, 2025 at 11:12 am
Makmur
Sonny
January 9, 2025 at 11:12 am
Aplikasi coretax nya buggy ga bisa di pake 😂
LPW
January 9, 2025 at 11:12 am
Bukti bahwa kebijakan PPN 12 % yang kemudian di ralat on the last minute oleh Pemerintah , adalah kebijakan amburadul , menimbulkan ketidak pastian di lapangan , Dan menyusahkan masyarakat .
Vie Vie
January 9, 2025 at 11:12 am
Lah pajaknya nguap kemana? Yang patuh bayar pajak juga banyak. Tapi kenapa selalu terkesan ngak bayar pajak. Malah perlu dipertanyakan setelah kewajiban apa dapat hak dan fasilitas bagi pembayar pajak yang patuh. Coretax aja ngak bisa diakses hingga hari ini. Tersendat semua laporan dan usaha orang. Ngomong sih gampang aja. Yang melaksanakan dan mengalami perputaran ini yang dah mau pingsan. Tolong dibantu jugalah.🙏
Irwansyah Lubis
January 9, 2025 at 11:12 am
Kepatuhan bapak dan ibu” pejabat yg perlu di pertanyakan.. karena bpk dan ibu bukan kerja sebagai menteri saja kan??
Erny Khomariyah
January 9, 2025 at 11:12 am
bukan makenya yg ga baek?
Moch Soleh
January 9, 2025 at 11:12 am
Paling maksa
Mohamad Smith Wayne
January 9, 2025 at 11:12 am
Pajakin aja para PT batubara. Yg mana anda juga punya PT tersebut
Hasyim
January 9, 2025 at 11:12 am
Dinas pajak yang saya yakin g bakalan bayar pajak,yg sukanya makanin pajak,dan naikin pajak rakyat jelata,tapi pajaknya mereka makan bareng2 bukan buat pada semestinya😅🤣
Adhitya Budi
January 9, 2025 at 11:12 am
😂 pajak mulu, usaha donk, sumber duit bnyak di indo ngandelin pajak heran
Ukon Furkon Sukanda
January 9, 2025 at 11:12 am
Ngurus npwp perusahaan aja ribetnya minta ampun 😂
Livy Maulins
January 9, 2025 at 11:12 am
Apakah world bank anak abah?
Satyo Wicaksono
January 9, 2025 at 11:12 am
Yang suka “NGAKALIN” pada juga kawan kawan opung sendiri. Orang susah mana berani buat “NGAKALIN” Karna nggak punya bekingan
Anonymous
January 9, 2025 at 11:12 am
Apakah World Bank tidak mengkritik Aparatur Negara yang korup tiada tara sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dalam melakukan pengelolaan pajak ?
Mike Banning
January 9, 2025 at 11:12 am
Di indonesia… Patuh bayar pajak malah dikejar buat dipalak demi kejar target. Kena lagi, aparatur negara kelas atas termasuk pejabat dan hewan yg duduk di kebun binatang rakyat lebih mewah hidupnya daripada pembayar pajak… Bukan kita gak mau patuh, kontribusinya apa?